Jurnal Polri.Com.Cirebon.- Bupati Cirebon Imron mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya untuk segera menuntaskan proses Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan lancar dan sesuai target nasional.

Hal itu disampaikan Imron saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral bersama Sekretaris Daerah, para kepala SPPG dan ahli gizi di masing-masing SPPG, bertempat di Ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (21/10/2025).

Ia menegaskan, program MBG merupakan salah satu strategi pemerintah pusat untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, dengan memastikan masyarakat memperoleh asupan gizi yang cukup dan aman.

“Negara yang maju harus disiapkan sumber daya manusianya. SDM yang sehat dan cerdas hanya bisa tercapai jika masyarakat mendapatkan makanan bergizi,” kata Imron.

Menurut Imron, keberhasilan program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu membangkitkan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan.

“SPPG diharapkan membeli bahan baku dari petani dan pelaku usaha di sekitarnya. Dengan begitu, ekonomi lokal ikut tumbuh,” ujarnya.

Imron juga meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk Dinas Kesehatan dan koordinator wilayah program gizi, untuk memastikan proses sertifikasi SLHS berjalan cepat tanpa kendala administrasi yang berlarut.

“Program yang bagus dari pemerintah pusat ini jangan sampai terhambat hanya karena persoalan teknis. Semua pihak harus bekerja sama dan saling berkoordinasi,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya pengawasan dan komunikasi antar lembaga agar pelaksanaan program MBG di Kabupaten Cirebon berjalan efektif dan tidak menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat.

“Seluruh yang terlibat harus bekerja dengan baik, berkoordinasi, dan memastikan distribusi makanan bergizi ini benar-benar bermanfaat bagi anak-anak,” katanya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala menyebutkan, bahwa dari 48 SPPG yang mengajukan SLHS, baru 22 yang telah diterbitkan. Sementara 26 lainnya masih dalam proses inspeksi Dinas Kesehatan.

Ia menjelaskan, sejumlah SPPG masih harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kepemilikan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), peralatan dapur berbahan stainless steel, hingga pengelolaan sampah yang sesuai standar kesehatan.

Selain kendala teknis, Hendra menyoroti kurangnya komunikasi antara koordinator wilayah dari pihak penyelenggara program gizi nasional dan pemerintah daerah, yang membuat beberapa SPPG terlambat dalam proses pengajuan.

“Kami tetap berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program MBG sebagai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan generasi yang produktif serta berdaya saing tinggi,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni menyampaikan, total SPPG yang direncanakan mencapai 179 unit.

Dari jumlah itu, sebanyak 45 unit telah beroperasi, 44 unit siap diluncurkan, dan 48 unit tengah mengajukan SLHS. Setiap SPPG menargetkan melayani 3.000-4.000 penerima manfaat.

“Penerima manfaat program MBG meliputi siswa TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, peserta SLB, ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita,” tuturnya.

Untuk mempercepat penerbitan sertifikasi, Dinas Kesehatan telah melakukan sejumlah langkah seperti pembinaan kepada SPPG, inspeksi kesehatan lingkungan, pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan, serta pemeriksaan sampel air, makanan, dan peralatan memasak bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah.

Dinas Kesehatan memberikan sejumlah saran, di antaranya agar SPPG meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, segera menuntaskan proses sertifikasi, serta melaporkan segera jika terjadi kasus keracunan makanan untuk dilakukan penanganan bersama fasilitas kesehatan. (Yunita pratama Dewi)